« Filosofi Pemikiran | Home | Kahlil Gibran sebagai Anomali di Dunia Sastra »
Ormawa di Antara Reproduksi dan Rekonstruksi Pendidikan
By admin | September 16, 2008
Sedikit menyoal sejarah di era tahun 1970 – 1980-an, saya sudah sering mendengar cerita tentang kondisi pendidikan di Indonesia yang lebih maju dibandingkan dengan pendidikan di Malaysia dan Brunei Darussalam. Ini ditunjukan oleh banyaknya mahasiswa dari kedua negara tersebut yang menuntut ilmu di beberapa perguruan tinggi di Indonesia. Jumlah mahasiswa asing yang belajar di salah satu perguruan tinggi memang merupakan salah satu patokan penilaian untuk menjadi perguruan tinggi terbaik di dunia.
Zaman berganti, kondisi pun ikut berganti. Kini mahasiswa Indonesia banyak yang menuntut ilmu di luar negeri, termasuk di Malaysia dan Brunei Darussalam. Hal ini dapat terjadi karena pesatnya kemajuan pendidikan di kedua negara tersebut. Aktivitas penulisan, penelitian, dan penerapan teknologi berkembang begitu cepat, sementara budaya belajar orang Indonesia masih jauh berada di belakang mereka dan dapat kita katakan berjalan di tempat.
Dalam pandangan saya, ada tiga hal yang menyebabkan mandeknya perkembangan dan pertumbuhan mesin reproduksi pengetahuan (baca:pendidikan) di Indonesia. Pertama adalah kemandirian. Fakta menunjukan bahwa negara-negara tetangga Indonesia jauh lebih mandiri. Salah satu buktinya adalah para tetangga Indonesia tidak tergantung pada bantuan dari donor tertentu. Bahkan pada saat krisis moneter melanda kawasan Asia antara tahun 1997-1998, Malaysia dan Brunei menolak menerima bantuan dari Bank Dunia dan IMF. Mereka yakin akan kemampuan sendiri dan sangat percaya diri bahwa mereka akan keluar dari krisis tanpa bantuan pihak luar. Hal itu terbukti, keluar dari krisis tanpa meninggalkan utang yang terlalu signifikan seperti Indonesia.
Dalam dunia pendidikan, kemandirian mereka tampak pada kedewasaan manajerial yang dimiliki para pemimpin Malaysia dan Brunei Darussalam. Mereka menyadari sepenuhnya bahwa pendidikan merupakan investasi yang keuntungannya akan kembali dengan cepat. Fakta menunjukkan bahwa di Malaysia tidak ada bangunan SD yang roboh seperti di Indonesia. Bahkan, Pemerintah Brunei Darussalam membebaskan biaya pendidikan bagi rakyatnya. Hal-hal semacam ini menjadi indikasi bahwa mereka dipimpin oleh orang ‘yang benar’ dalam mengelola berbagai sektor pembangunan –termasuk pendidikan. Mereka tidak segan mengemplang aparatus pendidikan yang tega nyolong duit rakyat. Birokrat korup selalu bisa disingkirkan. Bandingkan dengan di Indonesia –negara di mana korupsi merupakan gaya hidup yang selalu up to date.
Kedua adalah artifisialisme. Hal ini pernah saya singgung sebelumnya dalam salah satu makalah saya yang berjudul Masa Depan Indonesia: Eliminasi Artifisialisme (terpilih sebagai makalah terbaik dalam Penyisihan Mahasiswa Kader Bangsa Tingkat FPBS UPI tahun 2003). Artifisialisme yang saya maksud di sini adalah budaya masyarakat Indonesia dalam hal kepura-puraan. Di negeri ini, kita sudah terlalu sering mendengar fakta ‘ditelikung’ oleh istilah yang tidak semestinya; kelaparan disebut kekurangan pangan, kemiskinan disebut pra-sejahtera, bahkan manusia jalang pun disebut pekerja seks komersial! Disadari atau tidak, masalah artifisialisme ini menunjukan keengganan kita untuk mengakui apa yang menjadi kekurangan kita, maka kita tidak pernah bisa menentukan benchmarking yang dapat memacu kemajuan kita karena kita tidak memahami dan mengenali kekurangan diri kita yang harus kita perbaiki.
Yang ketiga adalah konsistensi. Konsistensi dalam hal ini mencakup keseriusan manusia Indonesia untuk tetap berada pada rel yang seharusnya. Fakta menunjukan bahwa penyimpangan dalam menjalankan beragam sektor dan sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia merupakan ‘penyumbang terbesar’ pada kegagalan bangsa Indonesia dalam membangun diri. Sebagai contoh, bayangkan saja andaikata semua pejabat dan aparatus pendidikan yang ada di negara ini dapat konsisten menjalankan ‘perannya’ masing-masing tanpa tergiur kenikmatan sesaat untuk menyimpang dari ‘relnya’ melalui ‘adegan’ korupsi, kolusi, nepotisme, kronisme, dan aristokratisme –tentu pendidikan Indonesia dapat berada pada taraf yang lebih tinggi dari sebelumnya, tidak jalan di tempat seperti yang terjadi sekarang ini.
Dari ketiga hal tersebut, saya memandang bahwa pelestarian dan pengembangan ‘mesin reproduksi pengetahuan’ harus didahului oleh rekonstruksi terhadap beragam sendi dan sektor penyelenggaraan pendidikan –dan secara umum terhadap seluruh sendi dan sektor penyelenggaraan kehidupan bernegara. Dengan kata lain, masyarakat tidak boleh menegasikan bahwa pendidikan merupakan hak setiap anak Indonesia yang harus dipikul bersama oleh pemerintah dan masyarakat sebagai salah satu wujud dari kontrak sosial.
Perkembangan terkini menunjukan bahwa pemerintah sudah ‘agak’ memiliki keseriusan dalam mengelola pendidikan. Berbagai terobosan dilakukan, mulai dari membuat undang-undang sistem pendidikan yang baru hingga pembangunan fisik yang berwujud pembangunan bangunan-bangunan sekolah baru. Salah satu terobosan besar dilakukan dalam penyelenggaraaan pendidikan tinggi di kampus-kampus melalui aplikasi dari aspek kemandirian universitas dalam konsep BHMN (Badan Hukum Milik Negara).
BHMN merupakan terobosan yang cantik untuk menciptakan kampus yang mandiri. Diharapkan setelah berstatus BHMN, kampus-kampus di Indonesia bisa menjadi lebih canggih dan tidak tergantung lagi pada pemerintah. Namun demikian, pro dan kontra akan kebijakan pemerintah tersebut mengundang perdebatan sengit yang tiada kunjung henti. Beberapa pihak tidak percaya pada konsep BHMN. Konsep BHMN memang menuntut adanya kebijakan untuk memberikan fasilitas belajar yang lebih lengkap, dosen yang lebih profesional, kenyamanan dalam belajar, yang nantinya diharapkan bisa mendongkrak kualitas pendidikan di Indonesia.
Pihak yang kontra, umumnya didominasi oleh mahasiswa, menolak konsep BHMN. Salah satu alasannya adalah bahwa sudah dipastikan biaya pendidikan akan naik. Bahkan ada salah seorang mantan aktivis yang kini telah menjadi dosen membuat pelesetan untuk BHMN seperti “Biaya Hidup Mahasiswa Naik”. Kalangan tersebut kurang –bahkan tidak– yakin dengan adanya perbaikan mutu pelayanan yang akan diberikan oleh pihak universitas. SPP sudah tentu naik, namun janji yang diberikan oleh perguruan tinggi seperti yang disebutkan di atas belum tentu bisa terealisasi.
Kemandirian kampus BHMN tentu baru sekedar impian, karena belum terbukti. Langkah berikut yang dapat kita tempuh adalah memercayakan pada para penggagas dan birokrat terkait untuk mewujudkan impian tersebut. Seharusnya perguruan tinggi yang sudah –atau akan menjadi BHMN telah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang. Karena sudah dikatakan mandiri, maka subsidi pemerintah pun sudah dipastikan tidak seperti pada saat masih berstatus PTN (Perguruan Tinggi Negeri), maka harus bisa bersaing untuk mendapatkan pemasukan yang sangat besar guna membiayai rumah tangga perguruan tinggi, bukan malah membebankan biaya untuk pengganti subsidi pada (orang tua) mahasiswa. Universitas harus mampu membuat banyak penelitian di berbagai bidang, agar bisa dipatenkan dan menjadi pendapatan. Kemudian, universitas harus mampu membuat berbagai produk yang memiliki daya saing tinggi demi terpenuhinya keperluan rumah tangga keuniversitasan. Beberapa hal tersebut tentu akan mendongkrak aktivitas para penyelenggara pendidikan di universitas agar menjadi lebih terpacu untuk maju.
Berbicara mengenai pembangunan mesin reproduksi pengetahuan, selain fenomena kampus PT-BHMN, kita juga tak bisa menafikkan peran mahasiswa sebagai ‘bahan mentah’ yang akan ‘berperan’ sebagai output dari proses pendidikan. Sudah sepantasnya mahasiswa menempa diri agar menjadi lebih baik. Begitu banyak fasilitas dan sumberdaya yang sebenarnya dapat diolah oleh mahasiswa sebagai aplikasi dari pengetahuan yang dimilikinya. Salah satunya adalah Ormawa (organisasi kemahasiswaan) yang merupakan tempat berkumpul mahasiswa untuk berkarya, meneliti, mengabdi dan berkreativitas di luar bangku kuliah. Ormawa merupakan organ intra-universiter yang keberadaannya diakui dan dilindungi oleh pihak perguruan tinggi. Melalui ormawa, mahasiswa seharusnya dapat berunjuk gigi dengan intelektualitasnya.
Pada kenyataannya, ormawa sekarang kondisinya sudah jauh berbeda dengan ormawa pada masa sebelum 1977. Pada masa lalu, ormawa masih bisa dan direstui oleh birokrat untuk melaksanakan OSPEK bagi mahasiswa baru. Doktrin-doktrin senior pada junior saat itu sangat kuat, dan tak heran jika kebersamaan dan rasa idealisme mahasiswa pada saat itu saat kuat. Sayangnya, sering terjadi penyalahgunaan wewenang senior terhadap junior, pelanggaranpun sering kita temui. Bahkan sampai perpeloncoan –yang mengarah pada pelanggaran HAM.
Sekarang ormawa sudah harus berubah haluan. Ormawa harus merubah strategi dalam melaksanakan kreativitas dalam setiap aktivitasnya. Sudah bukan jamannya lagi ormawa menuntut dikembalikannya legalisasi OSPEK. Ormawa kini seharusnya sudah memberlakukan konsep lain dalam pengenalan pada mahasiswa baru. Sekarang, sudah bukan jamannya lagi perpeloncoan, namun intelektualitaslah yang harus ditonjolkan. Proses kaderisasi memang mutlak diperlukansebagai suatu keniscayaan, hanya formatnya yang harus dikemas dengan lebih cantik.
Topics: Family & Education >< Pendidikan & Keluarga | No Comments »
